Istri Mendes Sosialisasikan Pencegahan Stunting Di Bone
Ilustrasi (REUTERS/Jonathan Ernst)Washington DC -Kemarahan anggota tubuh legislatif Amerika Serikat (AS) atas pembicaraan soal nuklir yang rahasia dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump dengan Arab Saudi semakin meningkat. Kongres AS menuntut balasan soal izin menyebarkan teknologi nuklir dengan Saudi yang disetujui Menteri Energi AS Rick Perry, beberapa waktu lalu.
Seperti dilaporkan The Hill dan dilansir Press TV, Senin (8/4/2019), kemarahan semakin memuncak sesudah terungkap bahwa pemerintahan Trump memberi izin kepada perusahaan-perusahaan AS untuk menyebarkan teknologi energi nuklir tertentu dengan Saudi, tanpa adanya perjanjian nuklir secara luas yang disepakati terlebih dulu.
Diketahui bahwa Saudi menolak kesepakatan yang mengatur larangan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang sisa materi bakar untuk memproduksi plutonium. Dua hal itu menjadi langkah penting dalam perakitan senjata nuklir.
Para anggota tubuh legislatif AS meminta klarifikasi khusus untuk hal tersebut. Mereka, sebut The Hill, secara spesifik ingin mengetahui apakah izin yang disetujui Menteri Perry itu diberikan sesudah wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018 lalu, atau sebelumnya.
"Pertama, kami ingin mendapat informasi (dari Departemen Energi) dan kami menuntut itu. Kami harus mendapatkannya," tegas Senator New Jersey, Bob Menendez, dari Partai Demokrat dalam pernyataannya. Senator Menendez merupakan anggota senior Komisi Hubungan Luar Negeri pada Senat AS.
"Dan saya pikir, menjadi penting untuk mengetahui secara niscaya bagaimana ini terjadi, kapan itu terjadi dan secara khusus, apakah Anda melakukannya sesudah Khashoggi?" tanya Menendez kepada Departemen Energi AS, merujuk pada izin menyebarkan teknologi nuklir dengan AS.
Diketahui bahwa Kongres AS mengevaluasi ulang kekerabatan dengan Saudi usai pembunuhan Khashoggi. Banyak anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik yang menaungi Trump, menyalahkan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman sebagai dalang atas pembunuhan itu.
Pekan lalu, Kongres AS mengirimkan resolusi kepada Trump, yang isinya mengakhiri tunjangan militer AS untuk koalisi pimpinan Saudi dalam konflik Yaman. Diperkirakan, Trump akan memveto resolusi itu dan Kongres AS akan mengambil langkah lanjutan untuk mengkonfrontasi Trump terkait dukungannya untuk Saudi.
Anggota House of Representatives (HOR) -- setara dewan perwakilan rakyat -- dari Partai Demokrat sedang menyelidiki negosiasi nuklir pemerintahan Trump dengan Saudi.
Penyelidikan dilakukan sesudah pada Februari lalu, Komisi Pengawasan dan Reformasi mengumumkan pihaknya meluncurkan penyelidikan 'untuk mencari tahu apakah tindakan yang diambil pemerintahan Trump ada dalam kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat atau, sebetulnya, menguntungkan pihak-pihak yang ingin meraup laba finansial sebagai imbas atas perubahan kebijakan luar negeri AS ini'.
Penyelidikan itu diluncurkan bersamaan dengan dirilisnya laporan interim yang memuat tuduhan dari sejumlah whistleblower yang identitasnya dirahasiakan, yang menyebut para pejabat senior Gedung Putih mengabaikan peringatan dari penasihat aturan dan sopan santun dalam mengejar rencana menjual reaktor nuklir ke Saudi.
Laporan sebelumnya menyebut Menteri Perry menyetujui enam otorisasi yang disebut sebagai otorisasi 'Part 810', yang berarti mengizinkan sejumlah perusahaan untuk melaksanakan pengerjaan awal pada tenaga nuklir sebelum kesepakatan nantinya disepakati. Persetujuan yang diberikan Menteri Perry ini pertama dilaporkan Daily Beast, sebelum kesannya dikonfirmasi Menteri Perry di hadapan Komisi Angkatan Bersenjata Senat AS.
Dengan adanya persetujuan ini, maka perusahaan-perusahaan AS sanggup menyebarkan teknologi energi nuklir dan menjual reaktor nuklir kepada Saudi. Terlepas dari itu, kongres AS mempunyai wewenang aturan untuk mengkaji ulang persetujuan itu dan sanggup memblokirnya begitu persetujuan itu dibawa ke Kongres AS untuk dibahas lebih lanjut.
"Ini sepertinya sebuah agresi menghindari aturan dalam upaya mencapai sebuah kebijakan. Jika Anda tidak sanggup mempercayakan sebuah gergaji tulang (bone saw) pada sebuah rezim, Anda tidak seharusnya mempercayakan senjata nuklir pada mereka," sebut anggota HOR dari Partai Demokrat, Brad Sherman, merujuk pada senjata yang diyakini dipakai untuk membunuh Khashoggi.
Simak Juga "Pos Perbatasan Arab Saudi Diserang":
Belum ada Komentar untuk "Istri Mendes Sosialisasikan Pencegahan Stunting Di Bone"
Posting Komentar